DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT GELAR RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI TUBABA T.A 2023 13/03/2024

Website DPRD Tubaba-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulang Bawang Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaiyan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tubaba Tahun Anggaran 2023, Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu(13/03/2024)

Rapat paripurna di Pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Ponco Nugroho, S.T, di dampingi Wakil Ketua I Busroni, S.H,Wakil Ketua II S.Joko Kuncoro, S.I.kom, Di hadiri Pj Bupati, Drs.M.Firsada, Forkopimda,Kepala Opd unsur camat dan di ikuti seluruh kepalo tiyuh secara virtual(zoom meeting)

Dalam sambutannya, M. Firsada sampaikan pencapaian indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023, sebagai berikut : 

1.Pilar Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2023, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 14,39 Trilyun rupiah dengan kontribusi dari sektor  Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar sebesar 34,10%. 

2. Pilar Sosial, 

Di Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tubaba senilai 69,38 masih dibawah angka IPM Provinsi Lampung yang senilai 72,48 maupun angka IPM Nasional dengan nilai 74,39. Namun angka IPM Kabupaten Tubaba selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Demikian pula komponen pendukung IPM mengalami kenaikan pada tahun 2023. 

3. Pilar Hukum dan Pemerintahan, 

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan gedung perkantoran di tahun 2023 meliputi : Perpustakaan Daerah tahap 2, dan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahap 2. Selanjutnya sektor pemanfaatan teknologi informasi, penilaian SPBE mengalami peningkatan, pada tahun 2023 mencapai 2,27, dengan predikat cukup dari sebelumnya di tahun 2022 senilai 2,07 dengan predikat cukup. Smart Village, Tiyuh cerdas berbasis digital sudah mencapai 100 tiyuh. 

4. Pilar Lingkungan,

Penanganan sampah masih menjadi prioritas, dengan melaksanakan pembelian mesin pengolah sampah sebanyak 2 unit. Dalam Mitigasi dan Penanggulangan Bencana yaitu dengan Pembentukan Kebijakan Pemerintah Daerah terkait mitigasi dan penanggulangan bencana antara lain Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, Banjir dan kebakaran. 

Menurut M. Firsada, kemajuan dan capaian pembangunan yang telah dicapai diberbagai bidang bukan semata kerja keras pemerintah daerah, namun merupakan kerja keras bersama.